Berita

Wajib Diketahui! Ini Cara Dan Syarat Registrasi Kartu SIM Yang Diwajibkan Pemerintah

on

Jambur.com,Jakarta-Validasi pendaftaran kartu SIM yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Kartu Keluarga (NIK-KK) kini telah berbeda dengan sebelumnya. Kini data kependudukan yang diregistrasi akan langsung divalidasi dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Disdukcapil Kemendagri).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang sebelumnya telah meminta agar pendaftaran dilakukan menggunakan kartu KTP atau kartu pelajar, kembali melakukan perubahan karena saat itu belum ada proses validasi yang memungkinkan data masih dapat dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tetapi sekarang proses validasi akan langsung otomatis hanya dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) lewat SMS. Data yang diinput akan  langsung dicocokan dengan data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Hal yang sama telah diberlakukan saat rekrutman CPNS tahun ini yang dilakukan melalui situs SSCN BKN.

“Untuk melakukan registrasi kartu perdana, pengguna harus mengirimkan SMS ke nomor 4444 dengan format NIK#NomorKK#, sementara untuk pelanggan lama yaitu dengan format ULANG#NIK#Nomor KK dan kirim SMS ke 4444”, demikian yang disampaikan dalam siaran pers Kemenkominfo,Rabu (11/10/2017) kemarin.

Data yang dikirim wajib sesuai dengan NIK yang tertulis dalam Kartu Keluarga. Sementara bagi yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP), dapat mengirim nomor NIK yang tertulis pada Kartu Keluarga.

Jika data telah sesuai, maka proses registrasi akan sukses atau berhasil dan selanjutnya pengguna telah dapat menggunakan kartu SIM. Tetapi kalau proses validasi gagal atau tidak dilakukan, maka pelanggan baru tidak dapat mengaktifkan kartu perdana dan bagi pelanggan lama, nomor atau kartu SIM nya akan diblokir secara bertahap.

Jika ada masalah atau proses registrasi gagal, Kemenkominfo menganjurkan agar pelanggan menghubungi layanan pelanggan masing-masing operator atau menghubungi Ditjen Dukcapil terkait masalah informasi data kependudukan tersebut atau selanjutnya melakukan pengisian data  melalui Surat Pernyataan di dinas terkait yang sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Keluarga atau KTP elektronik.

Tapi, pelanggan tetap diharuskan untuk melakukan registrasi ulang sampai dapat tervalidasi walau sudah mengisi surat pernyataan ini.

Jangan lupa kewajiban regisyrasi ulang ini berlaku mulai tanggal 31 Oktober 2017 dan paling lama pada tanggal 28 Februari 2018 mendatang.

About Yoanda Brery

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal.
AYO MEMBACA!!!!!!!

Recommended for you