Hukum

Catatan Merah Terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman

on

Jambur.com – Nama Brigadir Jenderal Aris Budiman mulai banyak dibijarakan publik sejak ia menghadiri rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Komis Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya Aris yang berjabatan sebagai Direktur Penyidikan di lembaga anti rasusah tersebut menghadiri rapat Pansus Angket KPK itu tanpa persetujuan dari pimpinan KPK. Akibat dari tindakan Mantan Wakil Direktur Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar (Bareskrim) Polri tersebut dianggaab melanggar etika.

Selain persialan tersebut, setidaknya ada 3 tindakan Aris Budiman yang dianggap memicu polimik di internal KPK :

1. Soal Penyidik

Sebelumnya Aris Budiman sempat berssitegang dengan mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Novel Baswedan. Dimana pada saat itu Novel melakukan protes keras terhadap permintaan Aris terkait rekrutmen penyidik polisi berpangkat komisaris besar sebagai calon ketua satuan tugas penyidikan perkara-perkara korupsi di KPK.

Keinginan Aris tersebut dilontarkannya pada awal 2017 tersebut ditolak tegas oleh Novel, karna Novel menilai tidak sesuai dengan prosedur dan hal tersebut dianggap tidak transparan. Menurut Novel, Posisi ketua satgas seharusnya diduduki penyidik senior atau yang orang yang telah lama bertugas di KPK.

“Enam bulan saya difitnah. Saya ingin melakukan koordinasi tapi kesulitan (di antara penyidik KPK),” kata Aris Budiman.

2. Dugaan Pembocoran Penyidikan

Dalam pemeriksaan Miryam S. Hariyani sebagai saksi kasus korupsi e-KTP, Desember 2016, Iia menyebutkan nama Aris Budiman. Menurut keterangan Miryam, rencana pemanggilan dirinya oleh penyidik KPK telah bocor sebulan sebelum pemeriksaan, sehingga sejumlah anggota Komisi Hukum DPR sempat menawarkan bantuan untuk lepas dari jerat kasus e-KTP dengan syarat Miryam harus membayar Rp 2 miliar.

Kata Miryam, merke dapat memastikan nama Miryam hilang dari penyidikan karena telah berkomunikasi dengan Aris Budiman dan enam pegawai KPK lainnya.

“Saya tidak kenal anggota DPR. Tidak pernah ada ketemu,” kata Aris Budiman.

3. Menolak Penetapan Tersangka Setya Novanto

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, Aris Budiman juga sempat melakukan penolakan atas penetapan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus e-KTP dengan alasan belum ada bukti kuat adanya aliran dana. Pendapat Aris malah berlawanan dengan pendapat penuntut umum yang menilai sudah ada dua alat bukti yang cukup tentang peran Setya Novanto dalam kasus korupsi tersebut.

Namun Aris tetap mengirim nota gelar perkara kepada pimpinan yang isinya menerangkan bahwa penyidik tak punya bukti kuat tentang peran Setya.

 

About Elfanta Purba

Penulis Lepas Tentang Politik, Tips dan Trik

Recommended for you