Hukum

DPR Minta KPK Tunda Pemeriksaan Setya Novanto

on

Jambur.com – DPR meminta KPK supaya menunda pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto hingga Pengadilan memberikan putusan soal praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Permintaan ini termuat dalam surat yang diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR Hani Tahapsari ke kantor KPK pada Selasa, 12 September 2017.

“Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan saudara Setya Novanto,” kata Hani di gedung KPK, Selasa, 12 September 2017.

Hani mengatakan dalam surat itu, tertulis poin pertimbangannya adalah sikap KPK ketika menangani kasus yang disangkakan kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

“Saat itu semua pihak termasuk KPK mau menahan diri menunggu putusan praperadilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada yang dirugikan,” ujar Hani membacakan sedikit isi surat tersebut.

Tahun 2015, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi selama menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian atau dikenal dengan kasus rekening gendut.

Penetapan tersangka itu tak lama kemudian setelah Budi Gunawan, yang saat itu menjabat Kepala Lemdikpol, dicalonkan sebagai calon Kapolri.  Atas penetapan tersangka tersebut, Budi Gunawan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh Hakim Sarpin, praperadilan Budi Gunawan dikabulkan.

Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK. Sidang praperadilan Novanto sedianya dilakukan hari ini, Selasa, 12 September 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu, pemeriksaan pertama Novanto pasca ditetapkan sebagai tersangka dijadwalkan berlangsung kemarin Senin, 11 September 2017. Kedua agenda tersebut batal lantaran Setya Novanto dikabarkan sakit sehingga tak bisa datang ke KPK untuk pemeriksaan. KPK pun mengajukan penundaan sidang praperadilan demi keperluan persiapan berkas-berkas administrasi.

About Elfanta Purba

Penulis Lepas Tentang Politik, Tips dan Trik

Recommended for you