Hukum

Perdagangan Manusia Di ASEAN 85% Melalui Jalur Resmi

on

Jambur.com – Sistem yang Kapitalis membuat segalanya diukur dengan uang. Kemanusiaan sepertinya tidak berharga lagi nilainya. Segala cara dilakuan demi yang namanya keuntungan.

Salah satu kejahatan yang paling mengerikan adalah manusia menjual manusia. Manusia dijadikan layaknya barang dagangan. Sudah tidak terhitung berapa jumlah korba. Semua negara menyatakan mengecam perdagangan manusia. Namun faktanya tidak ada yang serius dengan. Kecaman yang mereka nyatakan.

Berdasarlan data yang dihimpun ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), persentase praktik  perdagangan manusia di negara-negara anggota ASEAN lebih banyak melalui jalur yang resmi yang nilainya mencapai 85 persen dari total kasus perdagangan manusia di negara-negara ASEAN.

Hal itu dinyatakan oleh perwakilan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dari Indonesia, Dinna Wisnu.

“Agen terdaftar belum tentu (korban) selamat. Mafia sudah menunggu di lokasi yang dianggap aman, seperti hotel dan bandara,” kata Dinna dalam diskusi publik bertema “The Politics of Producing Human Rights: Menelusuri Pendekatan HAM dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN” di Ruang Seminar Timur Fakultas Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.

Tak cuma dibuat secara legal, korban perdagangan manusia yang juga menyasar anak-anak dan perempuan itu, dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tak berdaya karena memberikan persetujuan. Salah satunya persetujuan para korban adalah pemindahkan ke kota lain atau ke negara lain.

“Itu yang bikin publik dikelabui. Seolah-olah kejahatan terjadi karena korban dan pelaku sama-sama mau,” terang Dinna.

Akibatnya, persetujuan dari korban tersebut seolah tindakan para mafia itu bukan kejahatan.

“Ujungnya ada eksploitasi. Bukan dipekerjakan untuk kehidupan yang lebih baik sesuai janjinya,” kata Dinna.

Dinna menjelaskan beberapa bentuk eksploitasi dalam perdagangan manusia, antara lain

  1. Dipekerjakan tanpa diberikan upah. Apabila korban melarikan diri, upah pun hilang. Ada pula korban yang
  2. Dieksploitasi secara seksual dan mengalami kekerasan fisik
  3. Perdagangan organ tubuh

“Ada perilaku perbudakan yang membuat korban kehilangan martabat dan kemerdekaannya,” kata Dinna.

Di kawasan ASEAN, AICHR dan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) telah bekerja untuk mengimplementasikan Convention Against Trafficking in Persons, khususnya bagi perempuan dan anak (ACTIP) yang ditandatangani pada 21 November 2015. Hanya saja, yang baru meratifikasinya antara lain Singapura, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Philipina.

“Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam belum,” kata Dinna.

Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development Mu’man Nuryana mengatakan bahwa semua elemen harus bersama sama berjuang melawan tidakan tidak manusiawi tersebut. Peran kampus juga sangat penting dalam hal ini, kata Mu’man.

About Elfanta Purba

Penulis Lepas Tentang Politik, Tips dan Trik

Recommended for you