Pendidikan

Dandhy Dwi Laksono : Sebuah Kemunduran, Jika Kita Menganggap Bahwa Film Penghianatan G-30 S/PKI Adalah Kebenaran Sejarah

on

Jambur.com – Beberapa waktu lalu dengan percaya dirinya Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa pencetusan gagasan TNI untuk menggelar pemutaran film Pengkhiantan G-30 S/PKI (1984) pada akhir bulan ini adalah printah darinya.

Rencana pemutaran film yang sempat diwajibkan untuk diputar di seluruh stasiun televisi, dan ditonton sepanjang kekuasaan Soeharto itu menuai berbagai tanggapan.

Sineas film dokumenter, Dandhy Dwi Laksono, mengakui sempat melakukan proses jurnalistik untuk menelusuri salah satu bagian yang ia rasa penting dalam film peristiwa sejarah gerakan 30 September 1965 tersebut.

Bagian penting yang dimaksud adalah fakta tentang penyiksaan yang dialami para jenderal Angkatan Darat pada 1965.

Untuk mencari fakta sejarah tersebut, Dandhy menemui dokter Liem Joe Thay, yang merupakan salah satu dokter yang ikut melakukan autopsi pada jenazah para jenderal pada 4 Oktober 1965. Dandhy mengatakan dirinya mendalami berbagai informasi dari dokter Liem Joe Thay selama tiga tahun lamanya.

Pada proses jurnalistik yang dijalaninya tersebut, salah satu pendiri rumah produksi Watchdoc itu tidak menemukan adanya fakta tentang penyiksaan para jenderal seperti yang digambarkan pada film yang disutradarai Arifin C Noer.

“Hasil visum et repertum atau dokumen repertum yang saya pegang membuktikan, itu tidak ada (penyiksaan). Hasil wawancara dengan dokter yang mengautopsi juga tidak ada,” kata Dandhy.

Dandhy menekankan bahwa itu merupakan hasil dari proses jurnalistik yang pernah dilakukannya secara pribadi.

Dandhy juga menceritakan salah seorang rekannya yang juga melakukan wawancara dengan tenaga medis lain yang terlibat dalam autopsi tersebut, dokter Liau Yan Siang.

Dari hasil wawancara rekannya itu, Dandhy mengatakan, pun tak ada keterangan adanya fakta penyiksaan kepada para jenderal.

Terkait dengan rencana pemutaran ulang film G-30 S/PKI yang dilakukan TNI, Dandhy menilai hal itu memang wajar sebagai bentuk proses demokrasi. Namun hal yang patut dititikberatkan sebagai poin penting, adalah perihal penilaian masyarakat atau forum usai menonton film tersebut.

“Kalau saya ingin memutar ulang film itu, saya juga akan memutarnya. Tapi, saya akan memaparkan bahwa film itu punya kebohongan di [bagian] a,b,c,d,e. Tapi, kalau kemudian ingin ditonton dan dirayakan sebagai sebuah kebenaran sejarah, saya pikir kita mundur sekali,” tegas Dandhy.

Satu sisi, ia berpendapat bahwa pemutaran ulang film tersebut oleh militer Indonesia sebagai alat pertahanan negara justru memperlihatkan TNI yang ingin menunjukkan musuh politiknya selama ini, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Jadi kalau TNI memutar film itu untuk menujukkan ini musuh-musuh saya, ya silahkan saja. Orang juga akan bisa menakar. Memangnya kalau TNI yang mutar filmnya jadi benar? kan enggak juga. Justru kalau TNI yang mutar malah jelas permusuhan sejarah mau dihidup-hidupkan lagi,” katanya.

About Elfanta Purba

Penulis Lepas Tentang Politik, Tips dan Trik

Recommended for you