Opini

Reaksi GMNI Atas Pembubaran Kegiatan Diskusi di LBH Jakarta

on

Jambur.com/Artikel Opini – Hari Minggu (17/9) petang, belasan Organisasi Non Pemerintah (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beserta masyarakat yang diundang maupun hadir karena keinginan mereka, sedang berkumpul bersama di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang berada di kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.  Forum yang hendak diselenggarakan ini bertemakan diskusi sejarah ‘kelam’ Republik Indonesia di tahun 1965 atau dapat juga disebut tahun-tahun transisi rezim orde lama ke orde baru dan sepatutnya tema diskusi ini tidak mendapatkan resistensi dari aparat maupun organissasi kemasyarakatan (ormas) manapun. Tema diskusi kali ini yang akan diselenggarakan pun tidak sedikitpun melanggar, nilai-nilai, norma maupun ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Perlu kita cermati bahwa kronologi yang sebenar-benarnya terjadi dimana beberapa pihak yang menghalangi terselenggaranya acara tersebut tidak hanya terdiri dari ormas, melainkan juga terdapat pihak kepolisian yang secara terang-terangan mencabut spanduk acara seminar tersebut dan mempersulit penyelenggaraanya.

Untuk itu, kami selaku perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI), mengutuk keras adanya resistensi ataupun pembubaran paksa yang dilakukan aparat atas tindakan represifnya serta ormas-ormas yang tidak mendasari tindakannya dengan cara berfikir yang bijak dan logis.

Bahwa dengan adanya pembubaran paksa tersebut, kini kita semakin menyadari bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia salah satunya meliputi kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan untuk berserikat serta berkumpul yang tertuang dalam UUD 1945 hanya dapat dibaca secara verbal tanpa pemaknaan dan pelaksanaan yang dapat menyentuh serta mengakomodir gerak dinamis dari unsur-unsur masyarakat yang sedang berdemokrasi itu sendiri. Bahkan yang menjadi ironi dalam hal ini aparat hukum dan banyak pihak yang terlibat dalam penyelengaraan lembaga-lembaga negara tidak dapat memaknai konstitusi dan menghalangi kemajuan masyarakat dalam berdemokrasi, seharusnya hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi kita bersama bahwa dalam hal implementasi konstitusi yang seharusnya menjadi panduan bangsa kita untuk mecapai cita-citanya bahkan dihalang-halangi oleh pihak-pihak yang sebenarnya kita harapkan dapat mengakomodir kemajuan-kemajuan berpikir dan berkebangsaan secara utuh dan bijak dalam masyarakat Indonesia.

Di samping itu, tema diskusi kesejarahan di tahun 1965 bukanlah tema diskusi yang dapat di monopoli TNI atau golongan tertentu saja dimana telah beredarnya instruksi dari petinggi TNI untuk menghimbau masyarakat agar menonton film pemberontakan G30S/PKI sebagai panduan kesejarahan hingga mewacanakan untuk nonton bareng (nobar) film yang berjudul Pengkhianatan G30S/PKI yang bahkan tidak dapat di validasi kebenaranya apalagi mengingat bukti-bukti asimetris terkait peristiwa G30S/PKI yang mulai ditemukan satu-persatu tidak sesuai dengan fakta sejarah.
Belum lagi adanya himbauan KPAI bahwa konten yang disajikan fillm ini adalah konten syang berisi kekerasan yang menampilkan adegan berdarah-darah yang dapat menganggu kondisi mental anak dibawah umur.
Dalam hal ini jika TNI dan berbagai pihak yang sepakat dalam pandangan tersebut merasa bahwa film yang diproduksi oleh PPFN ini memuat informasi yang sebenar-benarnya terjadi seyogyanya para pihak yang masih percaya dengan ilustrasi peristiwa 30 September yang digambarkan melalui fillm dan keterangan-keterangan rezim orde baru tersebut,tidak perlu takut dalam berpartisipasi untuk membuka ruang dan sarana selebar-lebarnya agar masyarakat yang dianggap menjadi saksi atau memiliki bukti kesejarahan dapat diberikan akses terhadap ruang publik yang selayaknya, disamping hal ini juga dapat memberikan kontribusi informasi sesuai fakta yang ada untuk mendorong kemajuan sektor akademis, dan berperan sebagai komparasi informasi di masyarakat.
Berikutnya dalam kesempatan kali ini kami juga melayangkan kritik terhadap lembaga perwakilan yang tidak bisa dengan terbuka memandang beberapa ideologi tertentu. Dalam hal ini kami menghimbau bahwa tidak sepatutnya lembaga negara melarang sebuah paham dalam/ideologi tentunya dalam hal ini dapat kita sebut prihal larangan Marxisme serta fobia yang berkembang atas ideologi dan pemikirannya dan tentunya menjadi konsekuensi logis akbibat cacat sistem yang terjadi di dalam sistem ketatanegaraan dan hirarki undang-undang di Indonesia dimana tap MPRS XXV Tahun 1966 tetap berlaku disamping tidak ada ketersediaan lembaga berwenang yang dapat mencabut ketentuan tersebut, dalam kata lain produk kebijakan tersebut dapat menyentuh langit dimana setara dengan kebenaran tunggal yang hidup dalam ruang tidak tersentuh.
Lebih dalam lagi, Marxisme juga dianggap sebagai pemikiran terlarang bukan karena substansi pemikirannya melainkan karena fenomena kesejarahan yang juga belum tentu bisa divalidasi kebenaranya, untuk mengungkap distorsi logika yang terjadi mari coba kita lakukan analogi, seperti yang kita tahu seluruh partai politik yang ada di Indonesia diwajibkan mengunakan Pancasila sebagai dasar berdirinya partai politik tersebut sesuai dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Parati Politik. Tapi apakah tindakan koruptif anggota partai di dalam tubuh lembaga negara dapat menjadi hipotesa bahwa yang salah adalah ideologi partai tersebut atau dalam kata lain Pancasila ?
Oleh karena itu dalam pandangan kami bahwa Marxisme sebagai pemikiran yang mungkin di kemudian hari dapat memberikan kontribusi terhadap sektor-sektor politik,akademis,ekonomi hukum dan sektor-sektor lainnya mutlak harus dipandang oleh publik sebagai pemikiran yang terbuka, dimana seluruh masyarakat dapat memberikan sumbangsih kritik-otokritiknya terhadap Marxisme itu sendiri. Dengan beberapa pandangan diatas kami bermaksud menyampaikan bahwa ide/pemikiran dan cara berfikir tidak dapat dipenjarakan oleh karena itu lebih baik membuka akses seluas-luasnya terhadap publik guna mengkaji Marxisme dan fenomena kesejarahan di tahun 1965 sebagai kajian akademis, daripada membiarkan paham Marxisme menjadi ‘hantu’ dalam kegelapan yang hanya berkontribusi kepada ketakutan tak berdasar juga tentunya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang akhirnya mencederai demokrasi dalam hal ini pemerintah amat berkontribusi dalam mewujudkan hantu tersebut menjadi hal yang mengentayangi benak rakyat Indonesia tanpa membuka akses pengetahuan terhadap apa itu sebenarnya Marxisme.
Kita perlu melihat dalam perkembangan dunia juga kita dapat ambil contoh negara Palestina dimana PFLP atau popular front for the liberation of Palestine , dimana partai tersebut juga mengunakan Marxisme sebagai pedoman ideologinya, mengingat hal tersebut Marxisme tidak jauh mempengaruhi kondisi religiusitas dan kebudayaan spiritual yang berkembang di Palestina melainkan kodisi spiritual yang mempengaruhi pemikiran Marxisme itu sendiri, oleh karena itu sepatutnya kita tidak perlu takut terhadap sebuah paham atau pemikiran karena kita sebagai masyarakat yang berkontribusi pada perkembangan suatu pemikiran bukan sebaliknya.
Yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa yang kami duga bahwa pemerintah sengaja menciptakan tabir terhadap dosanya mengingat terus dihambatnyanya kajian-kajian kesejarahan yang menyinggung kronologi 1965 terkait G30SPKI tidak sampai disitu bukan hanya kajian terhadap fenomena kesejarahanya yang dilarang melainkan juga beberapa ideologi tertentu yang dipenjarakan dan dibiarkan diketahui masyarakat dalam miskinnya kajian ilmiah atas aliran ideologi tersebut, adapun kami meminjam kalimat dari Jorge Luis Borges, yang dimana menurutnya demokrasi adalah penyalahgunaan statistik oleh karena itu guna mencapai pemaknaan demokrasi yang dimaksudkan oleh Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selayaknya pemerintah mengakomodir ruang-ruang demokrasi bagi minoritas,berikutnya pengertian kami terhadap penerapan demokrasi adalah bahwa demokrasi bukan poros top bottom melainkan bottom up.
Meminjam kalimat yang tepat untuk itu adalah kalimat Bung Karno yang menyampaikan bahwa demokrasi adalah bukan untuk rakyat, melainkan rakyat untuk demokrasi yang juga sebagai kritik tajam bagi pemerintahan hari ini yang membungkam geliat demokrasi di masyarakat, kami harapkan di kemudian hari dapat kami temui pemerintah kembali mengakomodir geliat demokrasi di masyarakat karena tanpa keterlibatan semua golongan masyarakat tentunya bangsa Indonesia akan selangkah lebih mundur dalam memaknai demokrasi bangsanya. Oleh sebab itu, kami menuntut agar pemerintah segera  mengusut tuntas pihak-pihak yang menghalangi jalannya diskusi kesejarahan yang dilaksanakan di LBH jakarta pada 17 September yang lalu demi memberikan efek jera terhadap pihak yang bermaksud menodai dan memundurkan pandangan bangsa ini atas perwujudan arti demokrasi yang sebenar-benarnya.
Oleh : Bung Effendi Kardo Naibaho
Presidium Komite Politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI)

 

About Putra Tarigan

Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan

Recommended for you