Inspirasi

Antara Pilkada, Mahar Politik Hingga Politik Uang dalam Pilkada di Sumatera Utara

on

Jambur.com/Berita Politik – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) uang dewasa ini yang terlihat hanya untuk dimainkan oleh para “badut-badut politik”.

Pemilihan umum (pemilu) yang seyogyanya adalah untuk memilih pemimpin negeri merupakan implemantasi dari nilai-nilai demokrasi yang dipilih bangsa ini sebagai implementasi kedaulatan rakyatnya.

Pemilu langsung untuk memilih dan mengamanatkan seseorang menjabat posisi eksekutif seperti presiden, gubernur, Walikota maupun Bupati sudah berjalan 14 tahun jika dihitung dari pemilihan presiden (pilpres) pertama kali sejak tahun 2004 dan lahirnya Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai “pembimbing” dalam hasil terlaksananya sebuah Pilkada.

Namun, hal tersebut tidaklah mudah apalagi begitu sempurna karena di setiap perhelatannya terus menghasilkan pekerjaan rumah yang selalu sama , yaitu penggunaan dana anggaran yang sangat besar dan notabene merupakan dana yang berasal dari rakyat yang dikutip dari pajak.

Seiring berjalannya waktu, bentuk dari nilai-nilai demokrasi yang di perlihatkan seolah membenarkan bahwa demokrasi hanya “dihargai” dengan nilai uang semata. Janji-janji manis saat berkampanye hingga kekuatan kapitalis (pemodal) seakan tak terbendung merasuki cita-cita demokrasi yang hakiki, yang pada implementasinya selalu diarahkan kepada orientasi kepentingan individual maupun kepentingan partai politik (parpol) serta para elite parpol.

Yang mengherankannya, sudah bertahun-tahun kita melaksanakan demokrasi elektoral pasca reformasi’98 hingga hari ini baik, penyelenggara pemilu dan juga semua badan yang berkaitan tidaklah memberikan solusi yang mengakar untuk menghilangkan orientasi kekuatan politik uang (money politic) dalam memanipulasi demokrasi untuk mencapai tahta kekuasaan.

Dalam tahun ini saja, negara kita akan kembali menyambut hal yang sama lagi (pilkada) untuk kesekian kalinya. Pembukaan tahun politik di tahun 2018 ini, politik nasional yang harusnya di sambut dengan semangat perbaikan serta semangat pembangunan, malah diisi dengan penggunaan “mahar politik” oleh para petinggi partai pengusung calon yang akan maju dalam pilkada serentak kali ini.

Memang sudah menjadi rahasia umum apabila dalam setiap momen atau proses kontestasi dalam pilkada serentak tahun ini identik dengan “mahar politik” dimana calon pemimpin kepala daerah “menyetor” sejumlah uang kepada partai pengusung guna kepentingan pemenangan dirinya. Lalu, saat calon tersebut sudah menduduki kursi pimpinan kepala daerah sudah barang tentu dirinya ingin mengembalikan “modal” yang sudah dikeluarkannya demi sebuah kursi pimpinan kepala daerah (mulai dari gubernur, walikota, maupun bupati) dengan cepat apalagi kalau bukan korupsi adalah jalan satu-satunya.

Ironisnya, hal ini seakan didiamkan dan dianggap hal lumrah oleh hampir semua orang. Padahal sudah jelas ini merupakan pencorengan citra baiknya demokrasi di negara kita secara jelas.

Untuk itulah, hari ini Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Kota Medan menghimbau serta mengajak seluruh rakyat Indonesia terkhususnya masyarakat Sumatera Utara dan kota Medan yang akan ikut langsung dalam menentukan nasib daerahnya dalam Pilkada Sumatera Utara untuk tidak segan-segan ataupun merasa takut untuk mengkritisi, maupun meminta pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerahnya serta memberikan sanksi sosial kepada para calon pemimpin yang kelak memimpin, yang secara nyata dan jelas serta terlihat menggunakan kekuatan uang dalam memanipulasi demokrasi dengan tidak memilihnya karena jelas proses yang jahat dilalui maka akan mengahasilkan hal-hal yang jauh lebih jahat pula.

Terkhusus dalam fakta yang benar-benar buruk dan tak bisa kita tampik adalah sejak pertama kali adalah pemilihan gubernur secara langsung dan kedua gubernur Sumatera Utara terpilih harus “diberhentikan” karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

Fakta seperti ini merupakan hal yang begitu memalukan bagi kita selaku masyarakat provinsi Sumatera Utara yang terasa kian berganti pemimpin melalui pemilihan langsung tidaklah juga memberikan kemajuan baik di bidang sosial, ekonomi maupun kestabilan politik karena keberadaan pemimpin daerah yang sudah terinfeksi “virus korupsi” dan terbiasa menggunakan politik uang sudah pasti tak mampu memikirkan kemaslahatan masyarakatnya.

Jika hal ini terus berlangsung maka tak ubahnya pemilu kepala daerah ini hanya menghasilkan badut-badut politik yang memainkan hal-hal indah di depan mata namun menghasilkan kesenangan semu bagi pesta demokrasi yang harusnya kita hargai dan kita junjung tinggi dengan dalil kedaulatan rakyat.

Ketua Badan Kerja Cabang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bakercab GmnI Kota Medan).
Yersa Umar Hasibuan

About Putra Tarigan

Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan

Recommended for you