Hukum

KPK Beri Ruang Setya Novanto Menjadi Justice Collaborator

on

Jambur.com/Berita Hukum – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menjelaskan bahwa pihak KPK akan memberi ruang kepada terdakwa kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) yang juga menjabat sebagai ketua DPR RI, Setya Novanto untuk menjadi Justice Collaborator (JC).

Tujuan memberi ruang kesempatan menjafi justice collabrorator, membuka peran pihak lain yang disinyalir juga terlibat dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

“Jika terdakwa memiliki iktikad baik menjadi JC, silakan ajukan ke KPK. Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu,” papar Febri kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2017.

Febri juga menjelaskan, untuk menjadi JC, Setya Novanto juga harus terlebih dulu mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif membuka petunjuk adanya peran pihak lain secara lebih luas.

Febri juga mengatakan bila JC tidak bisa diberikan kepada pelaku utama. “Jadi silakan ajukan saja. Nanti akan dinilai siapa pelaku lain yang lebih besar, yang diungkap,” ucapnya.

Menurut Febri, dengan menjadi JC, ancaman hukuman terhadap Setya bisa diringankan. “Jika menjadi JC, ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dapat diturunkan nanti jika memang JC dikabulkan,” ucapnya.

Sidang pidana korupsi dengan terdakwa Setya Novanto masih berlanjut setelah majelis hakim tindak pidana korupsi menolak eksepsi atau keberatan terdakwa pada Kamis siang. Dengan putusan ini, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum KPK melanjutkan pemeriksaan pokok perkara kasus Setya.

Majelis Hakim menilai materi dakwaan jaksa terhadap Setya telah memenuhi syarat formal dan materiel. Dakwaan untuk Setya tertuang dalam surat Nomor DAK-88/24/12/2017 tanggal 6 Desember 2017. Hakim tak sependapat atas argumentasi kuasa hukum Setya bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Dakwaan jaksa sendiri dinilai telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia pun menilai materi dakwaan jaksa sah menurut hukum serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara Setya Novanto.

About Putra Tarigan

Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan

Recommended for you