Hukum

Kapolri Akan Pidanakan Mantan Anggota HTI

on

Jambur.com/Berita Hukum – Kapolri Jenderal Tito Karnavian secara tegas mengingatkan agar mantan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk tidak bertindak anarkis dalam menyikapi pencabutan badan hukum yang diputuskan pemerintah pada Rabu (19/7) kemarin.

Menurutnya, Polri siap mengambil tindakan tegas kepada mantan anggota HTI yang bertindak anarkis dan mengganggu keamanan negara, sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

“Mengimbau dan warning jangan melakukan aksi anarkis, karena kalau aksi anarkis terjadi (kami terapkan) pasal hukum pidana yang berhubungan dengan keamanan negara,” kata Tito di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).

Tito mengatakan kalau pihak kepolisian akan menggunakan ketentuan hukum Pasal 107 b Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP apabila ditemukan mantan anggota HTI yang menimbulkan kekacauan.

“Di situ disebutkan larangan ideologi yang bertentangan Pancasila yang dapat menimbulkan kerusuhan, korban jiwa, atau harta benda dengab ancaman 20 tahun. Jadi saya minta masyarakat tenang, kemudian pihak yang keberatan. Sekali lagi gunakan mekanisme hukum yang ada dan jangan lakukan anarkis,” tambah Tito.

Seperti diketahui sebelumnya kalau pihak Kemenkumham telah resmi mencabut status badan hukum yang dimiliki organisasi HTI (Hizbut tahrir Indonesia). Pencabutan status hukum  HTI itu diumumkan pada saat konfrensi pers di kantor Kemkumham, Jakarta, Rabu (18/7).

Freddy Harris, selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemkumham menjelaskan jika langkah-langkah tersebut merupakan tindak lanjut pasca terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Walaupun dalam teorinya ormas HTI dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya, namun Freddy menjelaskan bahwa kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” ucap Freddy.

About Putra Tarigan

Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan

Recommended for you