Berita

Bawaslu Tolak Permohonan Ketiga Partai Ini Untuk Ikut Pemilu 2019

on

Jambur.com,Jakarta-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan dari tiga parpol agar ikut serta dalam Pemilu 2019. Adapun ketiga parpol itu adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik dan Partai Bhinneka Indonesia (PBI).

“Memutuskan menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan ketika sidang putusan ajudikasi sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Anggota majelis pemeriksa lainnya, Fritz Edward Siregar menyebutkan beberapa kekurangan persyaratan dari ketiga parpol tersebut seperti persyaratan kepengurusan yang masih kurang di tingkat kabupaten/kota. Tidak hanya itu, Fritz juga mengatakan bahwa parpol peserta pemilu harus mengikuti dan lolos di seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya ketiga parpol tersebut belum memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran sehingga tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi faktual. Hal itu pun semakin memberatkan permohonan ketiga parpol tersebut agar dapat dikabulkan.

“Pemohon hanya sampai di tahap pendaftaran. Semengara di tahap pemeriksaan kelengkapan administrasi, tidak memenuhi persyaratan,” ujar Fritz.

Sebelumnya ketiga parpol tersebut telah  mengajukan gugatan ke Bawaslu setelah dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

Awalnya, sidang mediasi antara KPU dan ketiga partai tersebut  telah terjadi pada 24 Februari lalu. Tetapi mediasi tersebut tidak membuahkan titik temu. Selanjutnya gugatan mereka dilanjut ke sidang adjudikasi Bawaslu.

Pada sidang tersebut, ketiga partai tersebut meminta agar Bawaslu membatalkan SK Pemilu No. 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.

Bawaslu pun diminta untuk meloloskan ketiga partai agar dapat ikut menjadi peserta Pemilu 2019 mendatang, tetapi keinginan itu tidak terwujud.

Setelah keluarnya putusan, baik PPPI, PBI dan Partai Republik, dan dipersilahkan untuk mengajukan tuntutannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu mengacu pada UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

About Irvan Yoanda

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal. AYO MEMBACA!!!!!!!

Recommended for you