Berita

PDIP Dukung Revisi Tentang Menghidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden

on

Jambur.com,Jakarta-Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan mendukung pasal tentang penghinaan presiden agar dihidupkan kembali dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pasal tersebut dinilai penting dalam menjaga marwah seorang presiden sebagai kepala dan simbol negara agar tidak sembarangan dilecehkan oleh masyarakat.

“Jelas bahwa kita harus menjaga marwah presiden yang langsung dipilih oleh rakyat itu juga untuk memperoleh tempat yang harus kita jaga bersama posisi politiknya,” ujar Hasto di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Menurut Hasto, pada saat ini proses demokrasi di Indonesia telah masuk pada kategori ‘kebablasan’. Karena presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sering dilecehkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hasto menegaskan telah selayaknya negara membentuk peraturan hukum untuk melindungi nama baik presiden.

“Namun dengan melihat demokrasi yang kebablasan dan simbol-simbol negara juga seringkali dilecehkan, maka jika kita melihat hal itu, harus dilakukan pengaturan,” ujar Hasto.

Selain itu, Hasto menganggap pasal penghinaan presiden memang telah sesuai dengan kebudayaan di Indonesia yang mengutamakan asas kekeluargaan. Menurut Hasto lebih lanjutnya,  budaya Indonesia yang ketimuran sudah sesuai dalam menempatkan posisi pemimpin dalam masyarakat berada di kedudukan yang terhormat.

“Itu merupakan kebudayaan kita, tidak hanya presiden, namun kepala desa, kepala RT juga kita hormati,” tambah Hasto.

Kendati demikian, Hasto menepis pandangan tentang kecemasan Jokowi menimbulkan kembali pemerintah yang otoriter ketika pasal tersebut masih berlaku seperti sebelumnya. Bagi Hasto, pemerintahan Jokowi tidak akan berbuat demikian meskipun pasal tersebut diberlakukan.

“Pemerintahan Jokowi pemerintahan yang demokratis, tidak akan represif dengan diberlakukannya pasal penghinaan presiden,” tuturnya.

Saat ini DPR tengah membahas revisi KUHP tentang pasal penghinaan terhadap presiden dan rencananya akan diberlakukan kembali. Wacana yang dimunculkan adalah menyematkan delik aduan pada pasal yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

About Irvan Yoanda

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal. AYO MEMBACA!!!!!!!

Recommended for you