Berita

Presiden Jokowi Bentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

on

Jambur.com,Jakarta-Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) akan diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembentukan BPIP ini akan selesai dalam satu pekan.

Hal tersebut menyusul keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetarakan lembaga tersebut akan setingkat dengan kementerian.

Pram menyampaikan hal tersebut setelah melakukan rapat dengan sejumlah menteri seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Menteri PANRB, Asman Abnur di Kemensetneg, Rabu (10/1/2018) malam.

“Secara prinsip Presiden telah menyetujui dan kami akan menyelesaikan hal ini secepatnya. Insya Allah kami akan selesaikan dalam satu minggu,” kata Pram di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pram menjelaskan, mulanya UKP PIP berada di bawah Presiden, tetapi tetap dikoordinir oleh  Sekretariat Kabinet. Namun, setelah disejajarkan dengan setingkat menteri, BPIP kini sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut Pram, penyetaraan tersebut akan mengubah struktur dengan ditambahkannya wakil kepala serta sekretariat utama (Sestama) yang akan diseleksi oleh Tim Penilaian Akhir (TPA) agar mandiri dalam menggunakan anggaran.

“Anggaran tidak terlalu berubah banyak, tapi ideologi ini (Pancasila) sangat dibutuhkan untuk jangka yang panjang,” ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.

Setelah melalui pembahasan selama satu bulan, Pram mengatakan, BPIP diharapkan bekerja jauh lebih optimal, karena akan memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan dengan kementerian lain.

Sebelumnya, Kepala UKP-PIP, Yudi Latif mengatakan, penyetaraan lembaga ini dengan kementerian disetujui oleh Presiden atas pertimbangan yang matang. Menurutnya, kesepemahaman antara semua pihak terkait ideologi Pancasila adalah upaya keselamatan bagi Indonesia. Maka dari itu, UKP PIP akan mengoordinasikan seluruh lembaga termasuk setingkat menteri.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur agar segera menyelesaikan seluruh draf dan berkas yang dibutuhkan sehingga penyetaraan bisa dilakukan secepat mungkin.

About Irvan Yoanda

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal. AYO MEMBACA!!!!!!!

Recommended for you