Berita

Kontroversi Penerbitan Izin Industri PKS PT MAS Aek Kota Batu Labura & PKS PPSP Pulo Padang Labuhanbatu Sumatera Utara

on

Jambur.com/Artikel – Peraturan yang dibuat dalam sebuah Undang-undang merupakan petunjuk jalan kebenaran untuk mewujudkan kemashlahatan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian menjadi suatu keharusan kepara para penerima mandat dan pejabat, selaku pelayan masyarakat semua mesti patuh dan taat untuk dapat menjadi suri tauladan bagi rakyat supaya kehidupan dapat dinikmati dengan rasa aman nyaman dan damai penuh dengan kebersamaan.

Namun, hal tersebut berbanding terbalik setelah adanya penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit PT. MAS di Aek Kota Batu, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan IMB PKS PT Pulo Padang Sawit Permai, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, provinsi Sumatera Utara itu nyata menyalahi aturan.

Deregulasi Perizinan pabrik kelapa sawit (PKS) hanya mengacu kepada Permentan No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permentan No 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, padahal telah keluar Permentan No 21 Tahun 2017 tentang Revisi ke 2 Permentan No 98 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Industri PKS mesti memenuhi sendiri ketersediaan 20 % dari bahan baku olahan ( TBS Kelapa Sawit) dengan demikian PKS hanya dapat didirikan di lingkungan Perkebunan , bukan di Perkotaan yang bersempadan dengan Perkantoran, Puskesmas Rawat Inap, Yayasan Pendidikan bahkan Rumah Ibadah

Pendirian PKS merupakan jenis usaha industri yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal), karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menjadikan wabah penyakit dengan derita berkepanjangan. Oleh sebab itu, dalam pendirian dan pengoperasian PKS seharusnya mencermati serta mentaati segala ketentuan yang dimuat dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Tidak hanya sebatas itu saja, dalam pendirian pabrik tersebut juga harus memeperhatikan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup guna mengupayakan agar dalam proses kegiatan industri tidak menjadi musuh bagi masyarakat maupun lingkungan masyarakat, seperti halnya dengan tidak sembarangan membuang racun dan mengikuti ketentuan jarak yang aman dari lokasi penduduk sekitar lokasi pabrik agar tdrhindar dari berbagai dampak hasil pengolahan sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM maupun kerusakan lingkungan.

Untuk menghindari efek negatif tersebutlah, seharusnya dalam pendirian pabrik kelapa sawit dan segala proses yang terkait dalam pengolhan industrinya maka segala persyaratan dan ketentuan yang ada harus dan wajib untuk dipenuhi, bukan untuk dilanggar atau bahkan dimanipulasi dengan cara-cara kotor demi meraup keuntungan oleh kaum pemodal (kapitalis).

Pemberian izin kepada PKS PT MAS Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Rantau Utra, Kabupaten Labuhanbatu Utara yang saat ini telah beroperasi dan PKS PT Pulo Padang Sawit Permai, Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu provinsi Sumatera Utara, sangat melukai hati rakyat.

Pada saat inilah, ketegasan dalam penegakkan hukum mesti diterapkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan pemrakarsa yang telah melenggangkan terbitnya izin pembangunan pabrik demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Oleh : Bung Yanto Ziliwu

Ketua Bakercab GmnI Labuhanbatu Raya

About Putra Tarigan

Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan

Recommended for you