Berita

Tahun 2018 Resolusi KPK Kejar Target Tuntaskan Kasus BLBI Dan E-KTP

on

Jambur.com,Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengejar target dalam penyelesaian pengusutan kasus dugaan korupsi mega proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dalam tahun ini. Selain kasus e-KTP, KPK juga berencana mempercepat pengusutan kasus besar lainnya yaitu skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan dua kasus tersebut akan menjadi prioritas utama karena kedua kasus ini merupakan kasus lama yang menimbulkan kerugian besar terhadap negara.

“Semoga Tuhan membantu proses penyelesaiannya,” ujar Laode, Senin, (1/1/ 2018).

KPK mulai menangani kasus korupsi e-KTP pada tahun 2014. Dalam perjalanannya, KPK telah menetapkan enam tersangka dan tiga diantaranya telah divonis bersalah, yaitu dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto dan seorang pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Selain itu, ada satu orang yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, yaitu mantan Ketua DPR dan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Sementara itu, dua orang lainnya, yaitu anggota DPR, Markus Nari dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo yang masih dalam proses penyidikan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung nilai kerugian yang disebabkan oleh tindak korupsi ini mencapai Rp 2,3 triliun, setengah dari besaran proyek yang mencapai Rp 5,84 triliun. KPK menduga dalam tahap penganggaran di DPR pada tahun 2011 sampai pada tahap pengadaan, kasus megaproyek ini sudah direkayasa. Sejumlah nama besar lainnya juga diduga terlibat.

Sementara mengenai skandal BLBI yang tahap penyelidikan sudah dimulai sejak 2013 lalu hingga kini, dalam perjalanannya KPK telah menetapkan satu orang tersangka yaitu Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Syafruddin diduga telah memaksakan diri dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) untuk Sjamsul walaupun utang negara masih tersisa sebesar Rp 3,7 triliun. Terakhir kali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai Rp 4,58 triliun.

Saat ini kasus BLBI masih berjalan pada tahap penyidikan. Pada hari Kamis, 28 Desember 2017 lalu, KPK telah memeriksa mantan wakil presiden Boediono sebagai saksi untuk Syafruddin. Boediono diperiksa saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2001-2004.

Saat kasus tersebut terjadi, sebagai menteri, Boediono memberikan masukan atas dikeluarkannya SKL bagi Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul.

Syarif menuturkan, selain dua kasus tersebut, KPK akan fokus menindak korupsi korporasi dan korupsi sumber daya alam. Targetnya tahun ini kasus-kasus tersebut sudah banyak yang sampai pada tahap penuntutan.

Peneliti Pusat Studi Komunikasi, Feri Amsari, menjelaskan resolusi yang ditargetkan oleh KPK dalam penanganan dua kasus besar tersebut telah sesuai dengan harapan publik. Menurut Feri, KPK juga harus memikirkan resolusi terkait dengan upaya pencegahan korupsi karena sudah saatnya KPK juga menargetkan pembenahan terhadap minimal satu lembaga.

“Kalau penanganan kasus kan sudah dilakukan bertahun-tahun. Di 2018 ini sudah harus pada target pembenahan,” tutur Feri.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, terget KPK di tahun ini selain berfokus menangani dua kasus besar, penguatan dalam pencegahan korupsi menjadi target utama KPK tahun ini.

Saut mengatakan, sektor pencegahan yang menjadi prioritas antara lain pendidikan, sumber daya alam, infrastruktur, kesehatan, energi, dan pangan.

“Ada banyak yang harus dikerjakan,” ucap Saut.

About Irvan Yoanda

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal. AYO MEMBACA!!!!!!!

Recommended for you