Berita

Tujuh Parpol Tidak Lolos Administrasi Menggugat KPU Ke Bawaslu

on

Jambur.com,Jakarta-Ada sebanyak tujuh partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi resmi dalam mengajukan permohonan pada proses pemilu kepada pihak Badan Pengawas Pemilu Umum RI (Bawaslu).

Adapun ketujuh partai yang tidak lolos verifikasi tersebut yakni Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bhinneka Indonesia, Partai Penguasa dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Idaman, Partai Rakyat, Partai Parsindo, serta Partai Republik.

Ketujuh partai tersebut telah menggugat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) pada 24 Desember 2017, yang menyebabkan ketujuh partai tersebut tidak bisa lanjut ke proses verifikasi faktual.

“Tujuh partai resmi telah mendaftar,” ujar anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, Jumat (29/12/2017).

Fritz melanjutkan, permohonan sengketa yang diajukan tersebut adalah karena belum dapat memenuhi syarat. Bawaslu juga meminta agar ketujuh partai tersebut segera melakukan perbaikan.

“Masih ada kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Batas waktunya sampai tanggal 4 Januari 2018 mendatang,” jelas Fritz.

Menurut Fritz, saat ini dari beberapa permohonan yang telah masuk belum detail terkait siapa pemohonnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah posisi pemohon, apakah ketua umum, sekretaris jenderal, atau kuasa hukum. Jika permohonan tersebut diajukan pihak kuasa hukum, maka harus disertai surat kuasa dari partai yang diwakilkan.

“Salah satu hal yang paling penting yaitu beberapa partai lupa dalam memasukkan obyek sengketanya, dimaksud adalah SK KPU kemarin. Seharusnya¬†SK KPU harus dilampirkan sebagai bukti utama dalam pengajuan sengketa. Karena itu adalah dasar mereka lolos atau tidak ke verifikasi faktual,” ujar Fritz.

Gugatan dari sengketa tersebut acuannya adalah Peraturan Bawaslu No.18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Dalam Peraturan tersebut ada beberapa syarat yang harus dilengkapi pihak pemohon. Syarat itu seperti identitas pemohon dan termohon, kedudukan hukum pemohon dan termohon, serta, permohonan disertai bukti rangkap empat, terdiri dari satu rangkap asli bermaterai dan tiga rangkap salinan dalam bentuk digital (soft copy).

About Irvan Yoanda

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal. AYO MEMBACA!!!!!!!

Recommended for you