Berita

Pusako: Negara Harus Mengakui Sjafrudin Prawiranegara Sebagai Mantan Presiden RI

on

Jambur.com,Jakarta-Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyebutkan bahwa pahlawan nasional Sjafrudin Prawiranegara harus dikukuhkan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Sjafruddin Prawiranegara adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948 sampai dengan tahun 1949.

“Presiden Sjafrudin sudah sepantasnya diakui sebagai presiden. Dari kaca mata Ketatanegaraan tidak ada alasan negara untuk tidak mengakuinya,” ucap Feri, Selasa (19/12/ 2017).

Menurut Feri, Sjafrudin diakui sebagai presiden RI secara konstitusional yakni konsep konstitusi hukum tata negara darurat. Dalam konsep tersebut menyebutkan alat-alat kelengkapan negara berhak melakukan segala cara untuk mempertahankan negara.

Terlebih Presiden Soekarno lewat autobiografinya mengakui telah menyerahkan kekuasaan tertinggi eksekutif kepada Sjafrudin dan memerintahkan untuk membentuk pemerintahan darurat yang bertujuan untuk menjaga agar tidak ada kekosongan pemerintahan.

“Tidak mengakui pak Sjafrudin merupakan bentuk kebohongan sejarah ketatanegaraan yg dilakukan oleh negara secara terbuka dan secara sadar,” ucap Feri.

Feri mengatakan, Indonesia darurat adalah Indonesia dalam fase penting. Melupakan fase tersebut berarti melupakan jasa-jasa negara ini terus berdiri. Jika dikaji dalam ilmu negara, peran PDRI saat itu membuat Indonesia masih diakui sebagai negara, karena berbagai upaya Belanda untuk menghapus Indonesia dalam peradaban negara-negara berbuah kegagalan.

Maka dari itu, kata Feri, kalau Indonesia mengakui PDRI, saat Indonesia dalam keadaan darurat, harusnya presiden juga bisa diakui. Karena peran PDRI lah yang membuat Indonesia tetap utuh secara de facto dan de jure.

Soekarno-Hatta yang saat itu sebagai presiden dan wakil presiden, memberikan mandat untuk Sjafrudin Prawiranegara yang ada di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, agar membentuk PDRI pada 19 Desember 1948.

Saat itu Belanda berhasil menguasai Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI. Soekarno-Hatta dan anggota kabinet yang memegang kekuasaan pada saat itu ditangkap dan diasingkan.

Pembentukan PDRI jelas bertujuan untuk mengatasi kekosongan kekuasaan saat itu. Hal tersebut juga sesuai dengan hukum internasional yang mengatakan ketiadaan pemerintah adalah salah satu syarat sah sebagai negara akan hilang.

Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran mengadakan rapat setelah memperoleh informasi tentang situasi di ibu kota Yogyakarta yang memburuk melalui siaran radio walaupun kawat dari Soekarno-Hatta tidak sampai di tangannya.

Maka dari itu keputusan rapat di Kota Bukittinggi melahirkan Pemerintah Darurat Republik (PDRI) serta menunjuk Sjafrudin Prawiranegara sebagai ketua, Teuku Moh. Hasan sebagai Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera ditunjuk sebagai wakil ketua. Mereka pun menyusun kabinet pemerintah darurat.

 

Sjafrudin Prawiranegara (yang memegang tongkat) beserta rombongan PDRI di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Sjafrudin Prawiranegara yang memimpin negara tetap bergerilya dan menyatakan Indonesia masih tetap ada secara de facto dan de jure.

About Irvan Yoanda

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal. AYO MEMBACA!!!!!!!