Berita

Tidak Menggugah Video Rapat, Pemprov DKI Dapat Dipidana

on

Jambur.com/Berita Hukum – Sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur akun Youtube Pemprov DKI baru mengunggah 45 video. Kebanyakan video yang diunggah ketika Anies dan Sandiaga menghadiri suatu acara.

Sementara itu, video rapat hanya diunggah beberapa saja yakni rapat pada 23 Oktober. Video tersebut merupakan video rapat pimpinan pertama yang diikuti Anies-Sandi dan satu video rapat lainnya yang diunggah pada 1 Desember, yaitu video pertemuan Sandiaga dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengembangan keuangan syariah di DKI Jakarta.

Adapun alasan mengapa Pemprov DKI tidak menggugah video rapat-rapat di akun youtube, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Selain itu, Wakil Gubernur juga tak ingin warga DKI terpecah-pecah.

Tidak diunggahnya lagi video-video rapat pada akun youtube Pemprov DKI menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena mengangap kebijakan dari Anies dan Sandi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik yang selama ini sudah dilakukan Gubernur sebelumnya.

Padahal Wakil Gubernur, Sandiaga Uno beberapa hari setelah dilantik. Ketika itu, Sandiaga mau video rapat tetap diunggah ke YouTube. Syaratnya tidak ada yang diedit dari video tersebut.

“Lanjutin dong yang bagus-bagus, tapi saya bilang jangan diedit, jangan pencitraan,” ujar Sandiaga kala itu seperti dikutip pada kompas.com.

Kebiasaan mengunggah video rapat ke akun Youtube dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Setelah Basuki Thahaja Purnama dilantik menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo, kebijakan menayangkan video-video rapat agar bisa dilihat publik kemudian diatur dalam peraturan gubernur. Pergub tersebut ditandatangani mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 16 Agustus 2016.

Pergub yang dimaksud adalah Pergub Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video.

Pada Pasal 2 poin kedua pergub tersebut tertulis tujuan penayangan video untuk menjamin hak warga agar bisa mengetahui proses kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan alasannya. Pada Pasal 4 pergub itu, diatur mekanisme penayangannya. Penayangan video dilaksanakan paling lama tiga hari setelah pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat kedinasan.

Jadi dapat dikatakan bahwa Pemprov DKI seharusnya sudah menayangkan video rapat-rapat mereka paling lama 3 hari pada situs berbagi video, namun hal ini sudah tidak dilaksanakan oleh Pemprov DKI saat ini.

Setelah melakukan penelusuran pada Pergub Nomor 159 Tahun 2016 dan dikaitkan dengan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka tindakan Pemprov DKI yang tidak menggugah video rapat-rapat ke akun Youtube pemprov DKI dapat diduga merupakan perbuatan Pidana sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “ Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dengan adanya Pergub Nomor 159 Tahun 2016 maka suka tidak suka, mau tidak mau Pemprov DKI saat ini harus mengunggah/menerbitkan video rapat-rapat mereka paling lama setelah 3 hari rapat itu dilakukan karena ada mandat dari peraturan perundang-undangan yakni Pergub.

Oleh karena tidak diunggah/diterbitkannya video-video rapat oleh Pemprov DKI saat ini pada hal merupakan perintah hukum maka unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemprov DKI sudah terpenuhi tinggal menunggu siapa yang dirugikan atas perbuatan pidana itu.

Bila ada kelompok masyarakat yang merasa dirugikan maka dan mampu membuktikannya, maka tindakan Pemprov DKI yang tidak menggugah video-video rapat mereka ke media berbagi video sudah dapat di proses secara hukum.

About Endut Angin

Junior Editor dan Penulis Rubrik Olahraga, Hiburan, Teknologi dan Politik

Recommended for you