Berita

Tak Bangun Smelter, DPR Sepakat Beri Sanksi Penalti Pada PT Freeport & PT Smelting

on

Jambur.com,Jakarta-Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju terhadap usul yang ditawarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan penalti atau sanksi finansial kepada perusahaan tambang yang telah mendapat persetujuan rekomendasi ekspor konsentrat tetapi tidak merealisasikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sesuai komitmennya. Sanksi tersebut kemungkinan akan diberikan untuk enam perusahaan tambang yang salah satunya pada PT Freeport Indonesia.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) mineral diwajibkan untuk membangun smelter paling lambat selesai pada 2022 atau 5 tahun setelah PP No 1/2017 diterbitkan. Maka dari itu, Indonesia tidak lagi mengekspor barang tambang mentah (raw).

“Komisi VII DPR RI telah sepakat dengan Menteri ESDM untuk memberi penalti dan sanksi finansial untuk perusahaan tambang yang telah mendapat persetujuan rekomendasi ekspor konsentrat yang smelternya tidak mencapai progres sesuai komitmennya dalam enam bulan secara bertahap,” ujar Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM di Gedung DPR, Selasa, (5/12/2017).

Direktur Jenderal Minerba dan Batu Bara Bambang Gatot mengatakan, terdapat dua sanksi yang bisa diberikan bagi pemegang izin ekspor yang tidak mencapai kemajuan pembangunan smelter 90 persen dari rencana 6 bulan yang telah disepakati. Pertama, rekomendasi persetukspor akan dicabut dan yang kedua, perusahaan tambang akan diberikan penalti 10 persen atas total kumulatif nilai penjualan.

Selanjutnya kalau pemegang Surat Persetujuan Ekspor (SPE) tidak membayar penalti yang akan dimasukkan ke kas negara, maka perusahaan tersebut akan diberi sanksi penghentian hingga pada pencabutan izin.

Pembangunan smelter di Indonesia bisa dikatakan masih jalan ditempat atau lambat. Dari adanya sanksi penalti finansial, perusahaan tambang mempunyai insentif untuk mempercepat pembangunan smelter di Indonesia.

Dari data Kementerian ESDM per akhir Oktober, ada sebanyak tujuh perusahaan tambang mineral olahan pemegang izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda di tahun ini tetapi hingga saat ini masih satu perusahaan yang menyelesaikan pembangunan smelternya yaitu PT Sumber Baja Prima. Sedangkan enam perusahaan lainnya, fasilitas smelternya masih dalam proses pembangunan. Bahkan, PT Freeport Indonesia dan PT Smelting sama sekali belum merealisasikan komitmennya dalam membangun konstruksi smelter.

Selanjutnya, Kementerian ESDM akan menuangkan rencana pengenaan sanksi ini ke dalam Peraturan Menteri ESDM.

About Yoanda Brery

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal.
AYO MEMBACA!!!!!!!