BAKERCAB GmnI Kota Medan Mengkritisi BPJS Kesehatan Soal Penghapusan Tanggungan

Jambur.com/Berita Sosial – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kepada warga negara sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1). Jaminan sosial ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada setiap warga negara dalam pemenuhan kesejahteraan dalam bidang kesehatan.

Namun, belakangan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menyebutkan bahwa pembiayaan perawatan penyakit katastropik ( Penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa yang membahayakan jiwa pasien), selama ini cukup ‘menguras’ kantong BPJS Kesehatan.

Oleh karena itulah, setidaknya ada delapan (8) jenis penyakit katastropik yang akan dipilih untuk dibiayai dengan skema cost sharing (berbagi biaya antara BPJS Kesehatan dan pasien atau keluarganya. Artinya, BPJS Kesehatan mengusulkan agar tidak semua biaya dibebankan kepada mereka. Cost sharing ini hanya berlaku bagi peserta mampu dan mandiri)

Kedelapan penyakit katastropik, jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia dan hemofilia. yang berarti bahwa ada delapan jenis penyakit yang akan pendanaannya tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan, melainkan dibebankan kepada pasien.

Badan Kerja Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (BAKERCAB GmnI), melihat kondisi masyarakat kota Medan yang pada saat ini masih jauh dari kata sejahtera ekonomi apalagi secara tingkat kesehatan. Bagaimana mungkin masyarakat dapat memperoleh kesehatan dengan biaya yang masih dibebankan kepada masyarakat/pasien yang notabene kedelapan penyakit tersebut di atas adalah daftar penyakit yang sangat mahal pembiayaannya.

BAKERCAB GmnI kota Medan memandang bahwa program pemerintah melalui BPJS Kesehatan kini sudah tidak lagi bertujuan sebagai program jaminan sosial yang bertanggung jawab atas kesehatan warga negara Indonesia, tetapi melainkan sudah ‘mengarah’ kepada orientasi bisnis yang dimana bahwa ;

1. Direktur utama BPJS Kesehatan telah mulai menghitung untung rugi (bisnis)

2. Direktur utama BPJS Kesehatan memprioritaskan kesehatan untuk mereka yang memiliki uang.

3. Pemerintah di bawah pimpinan presiden Joko Widodo tidak serius dalam mensejahterakan warga negara Indonesia.

Maka dari itu, BAKERCAB GmnI kota Medan perlu ketegasan sikap dari Presiden Republik Indonesia agar segera mengganti Fahmi Idris selaku direktur utama BPJS Kesehatan sesuai pada pasal 7 ayat (2) bahwa “BPJS yang di maksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada presiden” yang tidak lagi bertujuan dengan programnya yaitu jaminan sosial maka harus di copot dari jabatanya dan presiden juga agar membatalkan pengajuan penghapusan penanggungan kedelapan penyakit yang diungkapkan direktur utama BPJS tersebut.

Jika bapak presiden Joko Widodo tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini harusnya mengundurkan diri dari jabatanya karna tidak lagi pada amanat penderitaan rakyat. untuk apa membanguna disana sini kalau rakyat tidak sehat.

 

Sekretaris BAKERCAB GmnI kota Medan,

Jhoni Frens Gultom

Putra Tarigan :Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan