Berita

Jika Jokowi Tidak Mendukung Pembentukan Densus Tipikor, Ini Yang Akan Dilakukan Fahri Hamzah

on

Jambur.com – Wakil Ketua DPR Fahi Hamzah meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) supaya jangan mengesahkan APBN 2018 jika nantinya Presiden Joko Widodo tidak mendukung pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.

“Saya mau bicara juga sama Banggar ini. Kalau bisa kami enggak usah mengesahkan angggaran pemerintah deh tahun ini. Capek juga pemerintahnya enggak serius gitu lho,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Ia juga mengatakan, DPR melalui Komisi III bersama dengan Polri serius dalam memikirkan tata kelola pemberantasan korupsi di Indonesia.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah menanggapinya secara serius.

Fahri menambahkan, KPK tidak bisa selamanya menjadi instrumen utama dalam memberantas korupsi. Pemerintah perlu mendukung pembentukan Densus Tipikor selaku lembaga penegak hukum inti.

Ia mengusulkan nantinya KPK yang akan melakukan supervisi dan mengkoordinasikan penindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh Densus Tipikor.

“Reorganisasi kelembagaan kepolisian untuk menerima amanah memberantas korupsi dari KPK penting karena KPK harusnya diberikan tugas lain khususnya untuk mengawasi IPK (Indeks Persepsi Korupsi) kita yang tak naik secara signifikan,” lanjut Fahri.

Hal itu disampaikan Fahri menyikapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut JK, Densus Tipikor tak perlu dibentuk.

Menurut Jusuf Kalla, sekarang ini cukup memaksimalkan kerja-kerja KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

About Elfanta Purba

Penulis Lepas Tentang Politik, Tips dan Trik

Recommended for you