Berita

Panglima TNI : Sekarang Presiden Udah Bingung

on

Jambur.com,Jakarta-Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo sedang kebingungan. Karena banyak aturan yang tidak dapat dipangkas karena kewenangannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sekarang Presidennya sedang bingung. Banyak sekali peraturan. Begitu Mendagri, Tjahjo Kumolo memapras 3000 aturan, MK bilang tidak boleh. Bingung,” ucap Gatot di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat malam (6/10/2017).

Sehingga menurut Gatot, Presiden Jokowi pun mengeluh. Alasannya, tidak lain dikarenakan kewenangan Mendagri untuk memangkas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tersebut dibatalkan oleh MK.

“Akhirnya sekarang udah bingung. Pak Jokowi ngomong ke saya, dikurangi sama MK tidak boleh (membatalkan Perda),” jelas Gatot.

Walaupun mengatakan pemerintah sedang kesusahan untuk memangkas sejumlah aturan yang ada. Tetapi disisi lain Gatot justru menyindir peraturan yang dapat dibeli di Tanah Air Indonesia.

“Saya ceramah di kampus. Saya tanya, kalau suatu saat kamu punya negara, negaranya ekuator, kemudian dalam kondisi krisis, penduduknya bakal kelaparan, melihat Indonesia apa yang akan dilakukan?” tanya Gatot.

“Mahasiswanya cerdik, saya beli Undang-undang pak. Caranya? Kitab Undang-undang kan bisa kita beli, mahasiswa yang bilang seperti itu,” tutup dia.

Diketahui, MK memutuskan bahwa frasa “Perda provinsi dan” yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri.

Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 Ayat 1, 2, 7 dan 8 UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya putusan MK ini, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi.

MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu.

Dalam putusan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 itu disebutkan bahwa Pasal 251 Ayat 2, 3, dan 4 UU Pemda sepanjang mengenai perda kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan tersebut MK juga menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

About Irvan Yoanda

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal. AYO MEMBACA!!!!!!!

Recommended for you