Berita

Puri Kencana Putri: Supremasi Sipil Gagal Dalam Mengontrol Supremasi Militer

on

Jambur.com – Puri Kencana Putri, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, tidak bisa dipungkiri beberapa waktu belakangan ini terjadi manuver politik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kemudian tidak mampu diimbangi dengan supremasi sipil yang harusnya mampu mengontrol institusi militer.

Persoalan kegaduhan politik Indonesia yang menyeret TNI di dalam pusaran politik tidak terlepa dari lemahnya peran sipil dalam melakukan pengawasan  terhadap institusi militer yaitu Presiden dan DPR. Menurut Puri, Komisi I DPR RI sama sekali tidak pernah menerapkan sistem koreksi dan evaluasi yang baik terhadap TNI.

Dan di lain sisi, Presiden Joko Widodo belum mampu menegakkan supremasi sipil terhadap militer.

“Supremasi sipil kita gagal dalam mengontrol supremasi militer,” ujar Puri saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

Puri melanjutkan, Presiden dan DPR yang dimana sebagai simbol supremasi sipil perlu sekali melakukan pembenahan yang menyeluruh atas kinerja TNI melalui penciptaan sistem kontrol yang efektif. Pemerintah harus menunjukkan bahwa kepemimpinan sipil yang utuh hadir sebagai pemimpin aktor keamanan dan pertahanan dalam negara.

Kontrol sipil merupakan salah satu bagian yang sangat penting guna mengawal militer sebagai alat pertahanan negara yang profesional.

“Hal ini sejalan dengan teori kontrol sipil obyektif yang diajukan oleh Samuel P. Huntington. Menurut teori itu, cara paling optimal dalam menegaskan kontrol terhadap angkatan bersenjata adalah dengan memprofesionalkan mereka. kemudian dalam kontrol obyektif oleh sipil, profesionalisme militer dapat berkembang karena militer dipisahkan jauh dari gelanggang politik,” tambah dia.

Salah satu kontrol sipil yang dapat dilakukan, menurutnya, adalah dengan merevisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Puri juga mengatakan, kontrol sipil melalui penggunaan peradilan pidana umum perlu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh unsur aparat TNI.

“Artinya, harus ada perubahan signifikan dalam mereformasi tubuh kelembagaan TNI,” katanya.

Disamping itu berdasarkan catatan Kontras, sepanjang 2016 hingga 2017, misalnya, terjadi 138 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI. Akibatnya 15 orang tewas, 124 orang luka-luka, 63 orang sempat mengalami penangkapan sewenang-wenang dan 61 orang lainnya mengalami kerugian lain.

Penganiayaan warga sipil menjadi bentuk pelanggaran paling sering terjadi dengan 65 peristiwa, diikuti dengan intimidasi dan ancaman dengan 38 peristiwa dan berbagai bentuk keterlibatan tentara dalam arena bisnis dengan jumlah 42 kasus dan peristiwa sepanjang periode tersebut.

Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur adalah tiga provinsi terdepan yang mencatat praktik kekerasan masih dilakukan oleh aparat TNI.

About Elfanta Purba

Penulis Lepas Tentang Politik, Tips dan Trik

Recommended for you