Berita

Masyarakat Adat Papua Meminta Pemerintah Agar 51 % Saham Freeport Dibagikan Kepada Rakyat Papua

on

Jambur.com- Jakarta- Perwakilan masyarakat Papua dari suku Amungme dan Kamoro kemarin siang mendatangi Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta dan secara langsung diterima oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam tersebut, perwakilan masyarakat adat Papua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang berhasil membungkam PT Freeport Indonesia (USA) yang akhirnya mau menjual sahamnya sebesar 51% kepada Indonesia.

“Jadi kami datang ke sini bertemu Pak Menteri ESDM dan mengucapkan terima kasih. Luar biasa perundingannya hingga tercapai kesepakatan bahwa perusahaan (Freeport) akan divestasi 51%, itu luar biasa. Kami merasa Pak Menteri dan juga Pak Jokowi sudah berjuang untuk kedaulatan bangsa,” kata Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Odizeus Beanal, Senin (4/9/2017).

Odizeus menambahkan, dia dan pihaknya ingin agar dilibatkan dalam perundingan dengan Freeport, termasuk soal divestasi saham tersebut.

“Kami juga datang untuk menanyakan kedaulatan masyarakat adatnya di mana? Kami harap ke depan untuk detail rinciannya kami dilibatkan dan diberikan kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat,” ucapnya.

Fibiolla Ohei, salah satu anggota Dewan Adat Amungme, mengatakan bagian saham untuk masyarakat adat akan dibahas lebih lanjut dalam perundingan.

“Detailnya nanti di akhir perundingan, nanti akan ada pertemuan lagi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan lembaga adat yang terkait untuk khususnya hak wilayah bisa memiliki bagian secara legal. Karena ini pertama kali untuk di Indonesia, 51% itu perjuangan besar, tidak hanya sejarah untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia. Raksasa Freeport yang begitu besar akhirnya mau berbagi dengan pemerintah ini,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Papua Wilayah Meepago, John Gobai, menambahkan, bagian untuk masyarakat bisa berbentuk saham atau dalam bentuk lainnya, misalnya bagi hasil dari laba Freeport. Masyarakat adat punya hak karena tanah tempat Freeport menambang adalah milik mereka.

Hak ulayat Suku Amungme dan Kamoro harus diakui juga oleh negara. Bagian untuk masyarakat adat ini akan ditentukan juga dalam perundingan soal divestasi saham Freeport.

“Nanti apakah dalam kerangka divestasi itu apakah 5% atau apa itu, nanti hasil di dalam tergantung dari perundingan. Apakah nanti saham ataukah bagi hasil dari laba kotor seperti yang sekarang, itu nanti merupakan hasil dari perundingan yang dimaksud.

Perundingan itu penting dilakukan dalam rangka negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masayarakat adat dan hak tradisionalnya,” tutupnya.

About Irvan Yoanda

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal. AYO MEMBACA!!!!!!!

Recommended for you