Berita

Pemerintah Indonesia Akan Barter Hasil Perkebunan Dengan Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 Rusia

on

Jambur.com, Jakarta – Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perdagangan terus menuntaskan perjanjian barter antara pesawat tempur Sukhoi SU-35 dengan hasil perkebunan.

Sebanyak 11 pesawat Sukhoi senilai US$ 1,14 miliar (Rp 15,16 triliun) dengan kurs Rp 13.300/US$, akan dibarter dengan komoditas dari Indonesia.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menyebutkan hasil perkebunan atau pun produk lain yang akan dibarter dengan pesawat tersebut diatur oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Pemasoknya, bisa swasta maupun BUMN.

“Apakah ini hanya BUMN? Tidak. Kita tidak hanya BUMN saja. PT PPI yang akan kita buat  jadi koordinator. Ada perimbangan, bukan semua BUMN,” ujar Enggartiasto ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Saat ini kedua negara sudah menyepakati barter 50% dari nilai pesawat Sukhoi dengan komoditas perkebunan lewat MoU, dan akan diteruskan menjadi perjanjian jual beli setelah pembahasan jenis komoditas, sekaligus valuasi harganya, disepakati.

Dua perusahaan ditunjuk untuk melakukan barter tersebut yakni PT PPI mewakili Indonesia dan Rostec dari Rusia.

“Kita harus ada kombinasi untuk itu. Pihak swasta juga harus diberikan peran yang cukup seperti perintah  Presiden kepada kami, berikan peran yang sama, jangan hanya dimonopoli oleh BUMN, itu kan catatan,” lanjut pria yang akrab disapa Enggar itu.

Beberapa komoditas yang ditawarkan yakni produk perkebunan yakni karet, minyak sawit atau CPO, mesin, kopi, kakao, tekstil, teh, alas kaki, ikan olahan, furnitur, kopra, plastik, resin, kertas, rempah-rempah, produk industri pertahanan, dan produk lainnya.

Menurut Enggar, komoditas tersebut masih bisa bertambah jika Rusia menginginkannya.

“Saya sudah sampaikan ada opsi terbuka untuk menambah komoditi yang lain. Kan mereka meminta pertama kali karet,” jelas Enggar.

Seperti diketahui, pembelian alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) lewat barter ini merupakan pertama kali dilakukan dengan aturan baru, yakni UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang.

Dalam regulasi itu, setiap pengadaan Alpanhankam harus memenuhi minimal 85% kandungan lokal (ofset). Sementara dalam pembelian Sukhoi Su-35, Rusia hanya memenuhi ofset 35% dari kewajiban 85%, sehingga pembelian pesawat tempur tersebut harus dibarengi dengan imbal beli sebanyak 50% dari nilai kontrak sebesar US$ 1,14 miliar itu.

About Irvan Yoanda

Membaca dan menulis adalah jalan bagi orang yang ingin belajar dan mengetahui banyak hal. AYO MEMBACA!!!!!!!

Recommended for you