Berita

Kanselir Jerman Hapuskan Aturan Hukum Menghina Pemimpin Negara Lain

on

Kanselir Jerman, Angela Merkel

Jambur.com/Berita Internasional – Pemerintahan Jerman direncanakan akan segera menghapuskan aturan hukum yang melarang menghina pemimpin negara lain. Penghapusan aturan hukum tersebut akan berlaku per 1 Januari 2018 mendatang.

“Hukum itu sudah usang dan tidak perlu. Konsep kembali ke era lama hilang, tidak lagi termasuk dalam hukum pidana kita,” sebut Menteri Kehakiman Heiko Mass.

Tahun 2016 lalu, aturan hukum tersebut diberlakukan dalam kasus kontroversial komedian, Jan Boehmermann karena ia membaca sebuah puisi berbau mesum di televisi. Puisinya itu mengkritik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

“Kontroversi ini sebenarnya dimulai karena klip video yang sama sekali berbeda mengejek Erdogan. Video musik itu dirilis pada program komedi Jerman Extra3, diminta Turki memanggil duta besar Jerman,” terangnya.

“Sebagai akibat dari kontroversi pertama, Boehmermann muncul di televisi Jerman dan membaca puisi, yang menyebutkan Erdogan menendang Kurdi, memukul orang Kristen, semua sambil menonton pornografi anak, seperti yang telah dilaporkan. Ada juga referensi untuk kebinatangan,” katanya.

Ketika itu, Boehmermann menjelaskan jika puisinya itu dimaksudkan untuk menjadi contoh penghinaan yang tidak akan diizinkan di Jerman, bukan untuk mewakili pendapat pribadi sendiri tentang Erdogan.

Tak lama berselang, Kanselir Jerman, Angela Merkel menngutarakan kalau dia akan mengizinkan penyelidikan terhadap Boehmermann. 

Penyelidikan pun dilakukan di bulan April, setelah adanya permintaan resmi dari Turki. Penyelidikan dihentikan pada bulan Oktober karena kekurangan bukti.
Kini, Merkel menghadapi banyak kritikan dari orang-orang yang melihat kasus ini sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara. 

Seperti yang dilaporkan, itu terjadi tak lama berselang setelah Jerman mencapai kesepakatan dengan Turki untuk membendung arus migran ke Uni Emirat Arab. Beberapa kritikus berpendapat kritikan itu berdampak pada keputusan Merkel menyelidiki kasus ini pada April.

Bunyi hukum yang melarang menghina pemimpin asing tersebut adalah sebagai berikut :

“Barang siapa menghina kepala negara asing, atau sehubungan dengan posisinya, anggota dari pemerintah asing yang berada di Jerman dalam kapasitas resminya atau kepala misi diplomatik asing yang terakreditasi di wilayah federal dipenjara tidak melebihi tiga tahun atau denda, dalam kasus penghinaan fitnah dipenjara dari tiga bulan sampai lima tahun.”


About Putra Tarigan

Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan

Recommended for you