Berita

Ini yang akan Diberikan Patrialis Akbar kepada Anggita Eka Putri

on

Anggita Eka Putri saat meninggalkan kantor KPK

Jambur.com/Berita Hukum – Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, tertangkap basah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat. 

Saat dilakukan penanhkapan, Patrialis Akbar terlihat sedang bersama seorang perempuan dan keluarga perempuan itu.
Menurut seorang berita yang beredar, perempuan berambut panjang dicat cokelat, berkulit putih, dan tinggi semampai itu bernama Anggita Eka Putri berusia 24 tahun dan telah mempunyai seorang anak. 

Anggita Ekap Putri juga ikut serta dibawa ke dalam kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat terjadi penangkapan di hari Rabu malam, 25 Januari 2017 lalu. 

Akan tetapi, statusnya masih sebatas sebagai saksi saja. Dia meninggalkan gedung KPK pada hari Jumat dinihari, 27 Januari 2017. Anggita, yang mengenakan kemeja biru bergaris putih, hanya terpaku diam tak berkata sedikit pun.

Keterangan Anggita dibutuhkan dalam pemeriksaan karena menurut penegak hukum tersebut, Patrialis akan membelikan Anggita senbuah apartemen mewah seharga Rp 2 miliar. 

“Bagian dari uang suap itu diduga untuk beli apartemen,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. 

“Dia berada di Grand Indonesia dengan perempuan ini dan ibunya. Jangan dari saya kalau mau tahu tentang perempuan ini,” selaku Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan bahwa perempuan itu berinisial AEP.

Patrialis bungkam mulut saat dikonfirmasi identitas perempuan tersebut dan apa yang mereka lakukan di Grand Indonesia. Ketika ditanya soal perempuan itu, Jumat dinihari, 27 Januari 2017, dia langsung menyelonong masuk ke Rumah Tahanan KPK.
KPK menangkap bekas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut dikarenakan diduga telah menerima sejumlah suap dari pengusaha importir Basuki Hariman sebesar Sin$ 200 ribu. 

Pemberian suap tersebut agar Patrialis selaku anggota majelis hakim mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Pengaju, menguji ketentuan Pasal 36C ayat 1 dan ayat 3, Pasal 36D ayat 1, dan Pasal 36E ayat 1. 
Pasal itu dianggap menghidupkan kembali sistem zona yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang telah diputuskan oleh MK Nomor 137/PUU-VII/2009. 

Namun Hariman, yang merupakan pemilik 20 perusahaan impor, tak menjadi salah satu pengaju.
Meski demikian, KPK yakin Hariman berkepentingan agar permohonan itu dikabulkan karena sudah ada beberapa bukti yang telah dikantongi.

KPK juga telah melakukan penetapan kepada empat orang yang menjadi tersangka. Selain Patrialis selaku penerima dan Hariman sebagai pemberi, dua tersangka lain adalah Kamaludin dan Ng Fenny. Kamal diduga merupakan “tangan kanan” Patrialis. Sedangkan Fenny merupakan karyawan Hariman. Keduanya sebagai perantara.

About Putra Tarigan

Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan

Recommended for you