Berita

Perjalanan Hidup Prof. Soemantri Martosowignjo (Bagian-1)

on

Prof. Sri Soemantri Martosowignjo

Jambur.com/Berita Sosial – Jika anda adalah mahasiswa fakultas hukum ataupun praktisi hukum maupun akedemisi di bidang hikum, barangkali sudah tentu mengenal atau sudah pernah mendengar nama Prof. Sri Soemantri Martosoewignjo. 

Walaupun beliau sudah meninggal dunia hari Rabu (30/11/2016) kemarin, namun kisah hidup dan karya-karyanya akan terpatri menjadi catatan sejarah kebanggaan bagi bangsa ini terutama dalam dunia penndidikan terkhusus di bidang hukum.

Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, ini sudah lama malan melintang bahkan sudah tergolong ‘sesepuh’ dalam dunia hukum. Pria kelahiran Tulungagung 15 April 1926 yang  lalu ini adalah profesor di bidang Hukum Tata Negara (HTN).

 
Tak hanya itu, dirinya juga sudah malang melintang berkiprah di sejumlah lembaga negara dan dunia pendidikan. 

Ia bahkan tercatat sebagai salah seorang anggota Badan Konstitusiante, lembaga negara yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDs) tahun 1950 yang terbentuk berdasarkan hasil Pemilu di tahun 1955, namun Badan Konstituante ini dibubarkan pada 1959 melalui Dekrit Presiden.
 
Ketika Pemilu digelar Desember tahun 1955, Sri Soemantri terpilih mewakili daerah pemilihan Jawa Timur melalui kendaraan politik Partai Nasional Indonesia (PNI). Saat itu dirinya masih berusia 29 tahun. Soemantri memiliki nomor urut 339 dari 520 kursi konstituante dan dia adalah anggota Konstituante termuda waktu itu.
 
Namun sayang, dua tahun bersidang Konstituante belum bisa memunculkan kesepakatan soal adanya konstitusi terbaru. Akhirnya, Presiden Soekarno lewat Dekritnya pada Juli 1959 membubarkan Konstituante tersebuta dan menyatakan bahwa bangsa ini kembali kepada UUD tahun 1945.
 
Lebih dari 40 tahun kemudian, Sri Soemantri kembali dipercaya memimpin Komisi Konstitus yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengkaji hasil keempat amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan oleh MPR sejak tahun 2002 sampai tahun 2004.
 
Untuk urusan terlibat dalam hal mengubah konstitusi, Sri memang berpengalaman. Setidaknya dengan jabatan yang pernah diembannya sebagai anggota Konstituante pada 1950-an dan Ketua Komisi Konstitusi pada era 2000-an itu.
 
Patut dicatat juga bagaimana pemikiran Sri tentang perubahan konstitusi. Ia dikenal sebagai akademisi yang getol menyuarakan desakralisasi konstitusi. Bagi Sri, bagaimanapun konstitusi bukan kitab suci. Konstitusi adalah buatan manusia yang bisa diubah sesuai perkembangan jaman.
 
Sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan, tepatnya di tahun 1978, Soemantri sudah memikirkan hal itu. Melalui disertasi untuk meraih gelar doktor, Sri menulis tentang Persepsi terhadap prosedur: dan sistem perubahan konstitusi dalam batang-tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Belakangan disertasi itu dibuat menjadi buku dengan judul ‘Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi’.
 
Guna perbaikan hukum tata negara Indonesia ke depannya, Soemantri juga mengusulkan supaya segera dilakukan amandemen UUD 1945 yang kelima. 
Akan tetapi sebelum itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menciptakan grand design-nya terlebih dahulu.
 “Selama ini, MPR belum punya grand design dalam wacana amandemen UUD 1945,” kata Sri Soemantri  saat di Bandung, (21/3) lalu.   
 
Di dunia akademisi, kiprah Sri Soemantri juga bersinar hingga namanya tak bisa dilepaskan dari Universitas Padjadjaran, Bandung, yang telah memberikannya titel jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara.
 
Walaupun di saat usianya sudah mulai lanjut, namun loyalitas Soemantri sebagai pengajar memang tak perlu dipertabyakan. Dia rela mondar-mandir ke sejumlah universitas di Jawa untuk mengajar. 
“Selama saya masih bisa bicara, bisa membaca, mengungkapkan pikiran, saya tidak akan menolak untuk mengajar,” katanya.
 
Sebagai bentuk penghormatan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran menggelar Padjajaran Law Fair yang bertemakan penghargaan terhadap Sri selama dua tahun belakangan berturut-turut walau Sri Soemantri tidak tahi menahu mengapa namanya di sematkan dalam acara tersebut. 

About Putra Tarigan

Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan

Recommended for you