Berita

Antara Perselingkuhan Koruptor, Kapitalis dan UU Tax Amnesty

on

(Ketua DPC GmnI Kota Medan, Effendi Kardo Naibaho)

Jambur.com/Artikel Opini – Sesuai dengan traktat lembaga keuangan internasional, tahun  2017 nanti terhitung efektif dimulainya keterbukaan perbankan internasional.

Seluruh dana yang tersimpan di bank yang ada di seluruh dunia bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun, jadi otomatis mereka yang merampok uang negara, koruptor, atau yang sengaja menyimpan uang di luar negri akan mempertanggungjawabkan dana yang mereka miliki.

Dari situlah akan mulai ada timbul benih-benih perselingkuhan antar koruptor, kapitalis dengan negara ketika disodorkan RUU Tax Amnesty agar mereka bisa membawa dana mereka masuk ke Indonesia tanpa konsekuensi membayar yang menjadi kewajiban mereka.

RUU Tax Amnesty itu cuma mewajibkan pembayaran pajak sebesar 2% dari keseluruhan nilai dana. 

Dapat kita bayangkan mereka yang merampok uang negara sebesar 500 miliar Rupiah cuma hanya perlu membayar sebesar 10 miliar Rupiah kepada negara.

Padahal, normalnya pajak itu berada di kisaran 10%. Oleh karena RUU Tax Amnesty ini terkesan dipercepat karena para koruptor itu dikejar sebelum “bel” keterbukaan perbankan internasional berbunyi pada awal tahun depan.

Pemerintah beralasan mempercepat pengesahan RUU Tax Amnesty menjadi Undang-undang walau faktanya pemerintah terlalu mengobral tarif yang sangat rendah.

Ini sangat tidak adil  dibandingkan dengan tarif dalam ketentuan umum perpajakan yaitu maksimal sebesar 30 persen ditambah sanksi administrasi dan ditambah sanksi administrasi sebesar 48% persen dari utang pokok.

Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwasanya hari ini pemerintah hanya memikirkan para perampok uang negara tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi arus bawah yaitu rakyat.

Pasal 20 yang berbunyi data dan informasi tax amnesty tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penuntutan pidana. Maka pasal ini rawan untuk disalahgunakan dan memberikan ruang bagi pidana lain, seperti korupsi, perdagangan narkoba, human trafickking maupun pencucian uang.

Batas akhir pengampunan pajak pada tanggal 31 Maret 2017 semakin menambah ketidakpastian bahwa target penerimaan pajak dari pengampunan pajak dalam APBN 2016 akan tercapai.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan pemerintah hari ini bukan lagi milik rakyat melainkan hanya milik pemodal (kapitalis) dan para koruptor.

Maka daripada itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Kota Medan menolak dengan tegas RUU Tax Amnesty karena tidak berpihak dengan rakyat (marhaen).

Oleh : Effendi Kardo Naibaho, Ketua DPC GmnI Kota Medan

About Putra Tarigan

Penulis Lepas Rubrik Politik, Hukum dan Hiburan

Recommended for you